Surya Mahasiswa desak kejagung, KPK dan Kemendagri untuk Usut Tuntas dugaan Korupsi di Kota Bontang

Jakarta – Legiun Mahasiswa Anti Korupsi (LMAK) dan Aliansi Pemuda Indonesia (API) dan Himpunan Presiden Mahasiswa Jakarta (HPMJ) yang tergabung dalam Suara Rakyat Dan Mahasiswa (SURYA MAHASISWA) meminta Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Walikota Bontang Neni Moerniaeni. Ia diduga melakukan penyelewengan keuangan negara melalui dana APBD Kota Bontang.

Dalam Konferensi Pers nya di Jakarta mereka menjelaskan bahwa Diwilayah kota Bontang terjadi dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Tipe D dan pasar serta dugaan politik dinasti dengan penetapan Andi Sofyan Hasdam menjadi Dewan Pengawas RSUD Taman Husada periode 2019-2022.

Menurut Koordinator Aksi Surya Mahasiswa, Edy Faturahman, dugaan penyelewengan ini dikuatkan dengan surat dari Kejaksaan Negeri Bontang yang Menjelaskan bahwa permohonan untuk pengawasan dan pengamanan kegiatan proyek strategis pembangunan Rumah Sakit Tipe D tidak dapat ditindaklanjuti.

“ini anggaran Pembangunan Rumah sakit tersebut 7,5 miliar Bersumber dari APBD Kota Bontang, Namun berdasarkan surat kejaksaan Negeri Bontang, permohonan untuk permohonan pengawasan dan pengamanan kegiatan proyek strategis Pembangunan Rumah Sakit Tipe D tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.,” Ujar Edy.

Ia menerangkan, Kesimpulan dari surat kejaksaan Negeri Bontang menjelaskan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) tidak dapat melakukan pengawalan terhadap pembangunan rumah sakit Tipe D di karenakan belum memenuhi persyaratan yang di isyaratkan dalam petunjuk tekhnis izin mendirikan, izin operasional dan peningkatan kelas Rumah sakit direktorat Jenderal pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017.

“Kami akan meminta Kejaksaan agung untuk menyelidiki potensi kerugian negara akibat pembangunan Rumah Sakit Tipe D. selain itu kami juga meminta KPK untuk menangkap dan memeriksa ketua DPRD Kota Bontang dan walikota Bontang Hj Neni moerniaeni. Sp. OG terkait dugaan korupsi pembangunan Pasar dan Rumah Sakit Tipe D,” Tutur Edy

“Ini harus dilaporkan ke KPK. Dugaan Politik Dynasti ini sangat kuat dan menguatkan potensi adanya korupsi. Saya punya semua datanya. Makanya, KPK harus segera memeriksa dan menangkap Walikota, Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam notabene adalah anak dari Walikota Bontang dan Suami Walikota. Ini bahaya, indikasi nya sangat kuat” imbuh nya.

Tidak berhenti sampai disitu, Edy kemudian menyebut Terkait dugaan politik dinasti, terdapat Aroma Kolusi dalam penetapan Suami Walikota Bontang sebagai Ketua Dewan Pengawas RS yang tertuang dalam Surat keputusan walikota Bontang No.188.45/389/RSUD/2019 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada periode 2019-2022.

Menurut Edy pengangkatan Suami Walikota sebagai Ketua Dewan Pengawas RS melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi badan usaha milik daerah.

“Ini harus di laporkan ke Pak Tito selaku Mendagri bahwa Peraturannya di langar Walikota Bontang, sebab suaminya sendiri dijadikan Ketua Dewan Pengawas Rumah sakit, dan melanggar Permendagri no 37 tahun 2018” Tegas Edy