Campur Aduk Kemampuan TNI Tangani Terorisme Merusak Cita-Cita Bangsa

Jakarta, tv45.co.id – Wakil Koordinator I Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Feri Kusuma, mengakui TNI memiliki kemampuan penangkalan, penindakan dan pemulihan.

Hal ini pun telah ditegaskan dalam Undang-Undang (UU) TNI. Meski begitu, kemampuan tersebut tak bisa seluruhnya digunakan dalam menghadapi terorisme.

Pernyataan ini disampaikan Feri, menyikapi Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme.

“Di dalam UU TNI penangkalan, penindakan, pemulihan itu fungsi yang melekat di TNI. Tapi tak bisa digunakan dalam semua hal,” ujar Feri dalam webinar ‘TNI dan Terorisme: Menguji Perpres Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme’, yang digelar Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina, Rabu (18/11/2020).

“Kalau itu dicampuradukkan merusak cita-cita yang telah diwujudkan oleh anak bangsa,” imbuhnya.

Feri pun mengakui penanganan masalah terorisme, memerlukan upaya preemtif, preventif dan represif. Tapi, seluruh tahapan tersebut telah menjadi tanggung jawab sejumlah lembaga.

“Terorisme itu ancaman bagi keselamatan warga negara, ancaman itu harus diatasi dengan preemtif, preventif, dan represif. Contoh, kalau preemtif itu kewenangan yang dimiliki BNPT, polisi dan kementerian lainnya. Fungsi TNI-Polri itu masing masing punya kewenangannya,” jelasnya.

Terlebih, kata Feri satuan di TNI begitu banyak, dan kemampuannya berbeda-berbeda.

Sementara di sisi lain, pada Raperpres tak dijelaskan kekuatan TNI mana yang akan dilibatkan dalam masalah terorisme.

Feri menilai, rincian ini perlu dijabarkan, sehingga nantinya tak menjadi masalah di kemudian hari, seperti adanya tumpang-tindih kewenangan, pelanggaran HAM dan lainnya.

“Rancangan perpres ini dalam contoh eskalasinya harus dijelaskan, TNI itu banyak satuannya. Kekuatan TNI mana yang akan digunakan untuk hadapi ancaman terorisme, Kopassus, Bravo atau Koopsus? Hal itu yang harusnya dijelaskan dan dimasukkan ke Raperpres,” jelasnya.

“Di dalam UU TNI sudah jelas menjadi profesional dan tidak tumpang-tindih kewenangannya dengan lembaga lain,” imbuh Feri.

Kontras juga menyoroti sumber anggaran dalam Raperpres yang bisa menggunakan APBD. Menurut Feri, kebijakan tersebut bertentangan dengan UU TNI dan berpotensi terjadinya pemborosan anggaran.

“Anggaran itu harus mengacu pada UU TNI, ya dari APBN jangan dari APBD. Perang kita lawan terorisme jangan timbulkan ambiguisme, jangan kemudian melanggar HAM. Ini tanggung jawab kita semua untuk memastikan tugas TNI dalam tangani terorisme tak langgar HAM dan supremasi sipil,” tandasnya.