Komnas HAM : Pelibatan TNI Atasi Terorisme Perlu Kehati-hatian dan Kejelasan

Jakarta, tv45.co.id – Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab berpandangan pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme harus pada waktu yang tepat.

Terutama saat aparat penegak hukum yang berwenang, dirasa tak mampu mengatasi tindak kejahatan tersebut.

Pernyataan Amiruddin dilontarkan menyikapi kehadiran Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme.

“Kita harus menggunakan alat yang tepat pada tempatnya. Tantangan ke depan TNI bisa dilibatkan dalam menghadapi tindakan teror dalam rangka penindakan, ketika alat atau unsur negara lain tidak mampu atau kurang mampu menghadapi aksi teror,” ujar Amiruddin, dalam webinar ‘Menimbang Pelibatan TNI dalam Memberantas Terorisme; Perspektif Hukum & HAM’ yang digelar Institut Demokrasi Republikan (IDR) Sabtu, (14/11/2020).

Mengenai tafsir atau tolak ukur penegak hukum dikatakan tak mampu atau kurang mampu mengatasi terorisme, kata dia juga harus didiskusikan kembali, untuk kemudian disepakati.

“Tidak mampu atau kurang mampunya itu yang mesti kita diskusikan,” ucap Amiruddin.

Pemerintah dan DPR, menurutnya mesti mengundang banyak pihak guna membahas Rancangan Perpres tersebut. Sehingga sudut pandang dan informasi yang diperoleh menjadi lebih lengkap.

Diskusi tersebut juga untuk meluruskan poin-poin yang dianggap bermasalah pada rancangan regulasi itu.

“Sehingga kekhawatiran soal HAM tadi bisa berjalan baik ditempatkan pada wadah yang tepat. Kalau campur-aduk kita sulit mengaturnya. Perlu kehati-hatian dan kejelasan. Dengan demikian kita di Indonesia memiliki daya atau kekuatan yang memadai, menanggulangi dan mengatasi aksi-aksi teror di Indonesia,” jelasnya.

“Kita membutuhkan ruang apakah Komisi I apa Menkopolhukam atau KSP atau Panglima TNI yang mengajak duduk bicara,” lanjut Amiruddin.

Menurut dia, banyak pihak termasuk dirinya, membutuhkan informasi utuh tentang dinamika dari aksi terorisme. Mengingat masih banyaknya pertanyaan yang tak menemukan jawabannya pada Rancangan Perpres.

“Kita bukan menolak TNI dalam menangani terorisme, tapi kapan dan situasi apa TNI harus masuk, itu yang belum tampak dalam Raperpres ini,” tandasnya.