Meutia Pertanyakan Pernyataan Sikap yang sudah di Serahkan ke Dewan Pers Terkait Kisruh Demo UU Cipta Kerja

TV’45

'Media para Pejuang'
[Ket.Gambar: Tampak Meutia baju merah saat menyerahkan berkas laporan ke dewan pers, Ist]
.
JAKARTA,www.tv45.co.id– Praktisi jurnalis wanita dari media online Radar Indonesia News, Meutia Husnul Zuriati mempertanyakan berkas laporan yang sudah di sampaikan ke dewan pers terkait kericuhan yang terjadi tanggal 8 oktober 2020 yang telah menyebabkan sebagian warga Indonesia mengadakan unjukrasa secara besar-besara hampir disetiap daerah di Indonesia dikarenakan hasil dari undang-undang cipta Kerja(Omnibus law) yang di sahkan oleh DPR melalui ketok palu yang terjadi di tengah malam yang terkesan di paksakan, sehingga membuat banyak orang marah dan emosi atas keputusan yang terjadi.
.
Inisiatif warga yang ber-profesi jurnalis yang terlibat di dalamnya pun ikut merasakan dampak akan peristiwa tersebut. Seperti yang dijelaskan Mutya juga bahwa hal ini tidak dapat di pungkiri yang mana tiap-tiap orang sudah mulai gerah dan muak akan hal ini dan sejatinya akan ihwal ini agar segera di selesaikan secara terang bederang dan transparan, sebab dari peristiwa tampak jelas adanya dugaan pelanggaran HAM bagi para pengunjuk rasa.
.
Adapun pernyataan sikap yang dilontarkan dari beberapa insan jurnalis yang mana berkas pernyataan ini sudah diberikan ke dewan pers, yang berbunyi:
.
1. Apabila masih terjadi pelanggaran terhadap hak jurnalis yang terkena dampak, maka kami menegaskan kepada pihak-pihak yang terkait untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan mengurus kasus ini ke daftar hukum.
.
2. Seluruh masyarakat yang jelas-jelas telah melihat kejadian ini bisa membantu melaporkan bahwa jurnalis memiliki hak untuk mendapatkan informasi, baik itu berupa gambar, video, dan hal-hal yang berkaitan dengan liputan, serta mencerdaskan masyarakat untuk saling membantu dalam proses pencarian informasi, sebab telah diatur dalam undang-undang pers.
3. Untuk Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia khususnya menyatakan sikap terbuka bagi siapa saja yang melanggar HAM, bisa di laporkan kepada pihak berwajib ataupun perwakilan rakyat, dan menggunakan hak untuk di Mahkamah Internasional, serta khususnya melindungi hak jurnalis dalam peliputan ataupun tugas yang berlaku pada umumnya juga secara pribadi di masyarakat. Dan menjaga kode etik jurnalistik dengan ketentuan yang berlaku serta dalam kegiatan tersebut dijelaskan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Dan melindungi hak untuk mendapatkan informasi yang layak, akurat dan fakta.
.
4. Tidak ada dalam suatu hukum negara yang terlibat korupsi, kolusi, nepotisme dalam penyelesaian kasus ini. Apabila terdapat pejabat, aparat keamanan, yang bersangkutan dan sebagainya dapat di berikan sanksi hukum secara berlaku bagi setiap elemen, juga tidak ada unsur-unsur yang terkandung di dalamnya berupa sebuah maksud tertentu. Serta bertindak tegas dan bersih dalam penyelesaian kasus, juga menuntaskan kasus ini ke dalam penyelesaian yang jelas. Juga bagi setiap orang dapat membantu dalam proses penyelesaian kasus, guna memenuhi syarat adil, terbuka (transparan), jujur dan bertanggung jawab.
.
5. Memiliki suatu maksud tujuan baik dalam penyelesaian dari awal hingga akhir dalam penyelesaian persoalan yang terjadi di lapangan, serta mampu untuk memberikan khasanah terbaik. Mendidik diri dan rakyat untuk saling membantu dalam berbagai sisi untuk bisa saling memberi kontribusi. Sikap yang harus di ambil dengan siapapun dalam mewujudkan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang jelas. Juga sebaliknya membuat semua orang termasuk mereka yang terlibat secara moral untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, juga memiliki rasa tau diri, dan terus menerus di awasi dalam penyelesaian untuk jalan keluar agar tercipta suatu kebaikan dan kebenaran.
.
Demikian atas penyampaian sikap dan ketegasan yang berlaku di sampaikan agar di pahami secara jelas dan di jalani dan di perhatikan dalam penyelesaian prosesnya juga bisa saling memberi kontribusi terhadap hak jurnalis serta masyarakat. Khususnya di Indonesia dan pada umumnya di luar negara Indonesia, dimanapun jurnalis dan masyarakat berada membawa bendera kebenaran.
.
Agar menjadi perhatian khususnya bagi pemerintah pada perihal ini kami menggunakan hak kami di Dewan Pers serta dalam perwakilan rakyat, dan masyarakat, demi terciptanya suatu maksud, tujuan yang ingin segera di selesaikan dengan jelas. Secara keseluruhan bersih, jujur, adil, dan transparan.
.
“Untuk itu saya berharap agar kiranya dewan pers segera menanggapi surat yang sudah kita serahkan ke dewan pers menanggapi peristiwa aksi 8 oktober itu,” tandas Meutia menjelaskan.(Br)
Dilansir dari rilis pers Meutia praktisi jurnalis