Soal Pelibatan TNI dalam Tangani Aksi Terorisme, Ini Pandangan Gubernur Lemhanas

Jakarta, tv45.co.id – Pelibatan TNI dalam menangani aksi terorisme dinilai harus melewati beberapa tahapan yang terkait dengan aturan hukum serta perintah  konstitusional.

“Hal itu untuk kontrol publik dan DPR dan tidak ada yang dilaksanakan secara otomatis. Panglima TNI hanya dapat menentukan bagaimana cara melaksanakan tugas dan sama sekali tidak bisa membuat keputusan politik tentang apa yang harus diperbuat TNI sebagai awal penugasan,” jelas Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo

Hal itu dikemukakannya saat menjadi Keynote Speaker dalam  Webinar Nasional bertajuk “Pelibatan TNI Dalam Kontra Terorisme” yang dihelat Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Andalas bekerjasama dengan MARAPI Consulting & Advisory, Rabu, 11 November 2020. Dalam kesempatan itu  Eks Kepala BNPT  Inspektur Jenderal (Purn)  Ansyaad Mbai, Pengkaji Strategis dan Keamanan Universitas Andalas, Zulkifli Harza,  dan Peneliti Setara Institute, Ikhsan Yosarie, didapuk sebagai narasumber.

Ia menyebutkan, selama ini upaya kontraterorisme menggunakan kerangka penegakan hukum  sudah berjalan cukup efektif sehingga jika terorisme terjadi di dalam negeri maka akan menjadi tanggungjawab fungsi penegakan hukum seperti Polri dengan perbantuan TNI jika diperlukan. “Hal ini berdasarkan keputusan politik atau sebagai akibat pernyataan keadaan darurat. Sedangkan jika terorisme terjadi di luar jurisdiksi sistem hukum nasional maka menjadi tugas dan kewenangan TNI,” ujar dia.

Perpres  TNI dalam peran menangani terorisme, kata dia, dapat memungkinkan terjadinya  tumpang tindih peran dengan lembaga terkait lainnya seperti BNPT, Polri, Densus 88.

Dalam kesempatan yang sama, Analis strategi dan keamanan, Universitas Andalas, Zulkifli Harza, memaparkan adanya kompleksitas aturan soal perbantuan TNI dalam kontraterorisme dikarenakan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menganut azas hukum humaniter sedangkan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme menganut azas hukum pidana.

Zulkifli pun menjelaskan, bahwa meskipun pendekatan kontraterorisme pada umumnya menganut azas penegakan hukum, termasuk di negara-negara lain, perbantuan militer tetap diperlukan dalam situasi di mana penegakan hukum tidak bisa efektif. “Namun perbantuan tersebut harus dilakukan melalui kerangka aturan yang jelas sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih peran,” tandasnya

Sementara itu, Peneliti HAM dan sektor keamanan Setara Institute for Democracy and Peace, Ikhsan Yosarie,  mempertanyakan fungsi penangkalan seperti yang tertera pada Pasal 2 Rancangan Perpres Pelibatan TNI dalam kontraterorisme .”Karena pasal 43 UU Nomor 5 Tahun 2018 menggunakan istilah pencegahan yang merupakan bagian dari tugas BNPT,” tuturnya.

Lebih jauh, dikatakannya rancangan Perpres tersebut juga tidak menyebutkan mengenai eskalasi ancaman.”Sehingga menjadi tidak jelas kapan tepatnya perbantuan TNI diperlukan,” paparnya.

Yosarie juga menyoroti Pasal 14 dari rancangan Perpres tersebut yang menyebutkan sumber anggaran perbantuan TNI dapat berasal dari sumber-sumber di luar APBN. “Jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 66 dan 67 UU Nomor 34 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa pendanaan TNI hanya dapat berasal dari APBN,” pungkasnya.